Consensus : Jurnal Ilmu Hukum

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Wed, 28 Feb 2024 03:09:03 +0000

Abstrak

Pemilukada dapat dikatakan sukses bila ditinjau dari segi hasil ialah jika Pemilukada yang dilaksanakan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, penyelenggara pemilu menjadi pemain untuk memenangkan peserta pemilu tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan dan prinsip demokrasi salah satunya dengan politik uang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini sanksi terhadap penerima politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terdapat sanksi hukum namun dalam Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat sanksi bagi penerima politik uang. Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah penerima politik uang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu BAB V Tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan Pasal 149 KUHP.

Kata kunci: Sanksi, Politik Uang, Pemilu

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMBIARAN PELANGGARAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Wed, 28 Feb 2024 03:59:47 +0000

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanakah karakteristik pelanggaran hukum oleh pejabat berwenang atas pembiaran penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat jalannya penjatuhan sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Metode penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Faktor-faktor yang menghambat jalannya penjatuhan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang pertama adanya pembiaran yang dilakukan oleh atasan, kemudian yang kedua kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kewajibannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, lalu yang terakhir yaitu situasi politik, situasi politik sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi, sebab dalam pemerintah masih sarat akan nepotisme.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pejabat, Pelanggaran, ASN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI RANGKAIAN DIVERSI

Wed, 28 Feb 2024 04:23:52 +0000

Abstrak

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dalam rangkaian diversi. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi dan mengayomi anak. Penghambatan dalam penyidikan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam rangkaian diversi adalah Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, Diversi

PENGOLAHAN GAS DAN MINYAK BUMI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Fri, 01 Mar 2024 02:08:16 +0000

Abstrak

Pada kegiatan usaha hulu karakteristiknya adalah sistem kontrak, yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sedangkan pada kegiatan usaha hilir karakteristiknya adalah perizinan, yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Penerapan perundang-undangan tentang minyak dan gas masih perlu lebih jelas, sehingga dalam menafsirkan isi Undang-Undang tidak menimbulkan polemik antara pihak yang berkepentingan. Sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional yang telah digunakan oleh umat manusia beribu-ribu tahun yang lalu dan telah menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya masa lalu dan masa kini, tetapi masih akan berperan sebagai penyumbang energi terbesar dunia untuk beberapa dekade ke depan.

Kata Kunci: Pengolahan, Minyak, Gas, Bumi

TELAAH HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN SITUS YANG MEMILIKI MUATAN RADIKALISME DI MEDIA ONLINE

Fri, 01 Mar 2024 02:30:58 +0000

Abstrak

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang public, Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia. Media pers dan jurnalis merupakan salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi nilai bersifat asasi ini. Kategori situs yang memiliki muatan radikalisme di media online pada dasarnya, tindak pidana penyebaran informasi kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan suatu tindakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Berkaitan dengan penentuan kriteria situs yang bermuatan radikalisme, sebaiknya diperlukan adanya suatu penjelasan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria situs yang dapat dikategorikan sebagai situs bermuatan radikalisme, mengingat dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas perumusan tindak pidana yang jelas dan terang dan perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya sebagai implementasi dari asas legalitas.

Kata Kunci : Pemblokiran, Radikalisme, Media, Online